Anak Gubernur Kepri Isdianto Disebut-sebut Tersandung Kasus Proposal Fiktif

Trutempo – Dugaan pencairan proposal fiktif yang mencapai Rp 1,9 miliar di Kesbangpol Provinsi Riau saat ini sedang dibahas. Surat pernyataan terkait pengakuan seorang pekerja harian lepas (THL) yang diduga memalsukan tanda tangan Kepala Satuan Kesatuan dan Kesatuan Politik Kepulauan Riau, telah beredar di kalangan terbatas di lingkungan Pemprov Riau. Surat pernyataan ini terkait dugaan pencairan proposal fiktif yang mencapai Rp1,9 miliar di Kesbangpol Provinsi Kepri. Sepertinya surat ini atas nama Ferza Nugra Lestari

Bahkan surat pernyataan dibubuhi materai Rp. 6.000 dan ditandatangani oleh seorang karyawan yang menyatakan tanda tangan Lamidi telah kedaluwarsa. Dalam pernyataan tersebut, ada empat hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Pertama, mengakui dan membenarkan penandatanganan ketua Kesbangpol Kepri atas berbagai hibah. Poin kedua dari penandatanganan tersebut adalah atas perintah dan desakan Bruder Z dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Untuk itu, Z diperintahkan oleh kakak beradik AR dan TW selaku Kepala BPKAD Provinsi Kepulauan Riau dengan mendatangi rumah Ferza. Poin ketiga dalam surat pernyataan tersebut adalah bahwa dia siap untuk dikonfrontasi mengenai kebenaran pernyataan tersebut.

Poin keempat, pernyataan tersebut sebenarnya dibuat tanpa paksaan oleh pihak manapun dan dimasukkan dalam keadaan sadar dan sehat. Sebelumnya, jaringan Suara.com, jaringan Batamnews, menyebut Ferza sudah menandatangani pernyataan dengan inspektorat.

“Kasusnya sudah ditangani Inspektorat Pemprov. Saat dimintai klarifikasi kepada Pater, dia menjawab (file) ada di lemari. Kunci lemari mengatakan Bu Fr hilang, dibongkar. oleh tim inspektorat, ”kata sumber itu. Juga dilaporkan bahwa Fr telah menulis surat pernyataan dengan inspektorat. “Saya tidak tahu apa isi suratnya. Yang jelas tentang 18 proposal yang disinyalir fiktif,” kata sumber itu.

“Itu dimulai dengan tanda tangan anak laki-laki (pegawai) kehormatan Kesbangpol habis, dan seterusnya,” ucapnya. Ia menilai, diterimanya usulan fiktif tersebut karena belum adanya verifikasi yang ketat di Kesbangpol Pemprov Kepulauan Riau, sehingga merupakan temuan. “Saya bilang ke Sekda minta kita lanjutkan. Kita ikuti saja, nanti kita lihat bagaimana sikap yang baru,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Provinsi Kepulauan Riau (Kejati) langsung memanggil pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kepulauan Riau terkait dugaan pencairan proposal fiktif senilai lebih dari Rp 1,9 miliar. Jaksa Agung Kepri sebelumnya telah memanggil pejabat dan pegawai di kesatuan nasional dan badan politik Provinsi Kepulauan Riau (Kesbangpol) untuk dimintai klarifikasi atas dugaan kasus proposal fiktif tersebut.

“Kejaksaan belum memanggil pejabat di BPKAD, tapi akan ada panggilan,” kata Agustian Sunaryo, Kepala Badan Intelijen Kejaksaan Agung Kepri di Tanjungpinang. Agustian menambahkan, saat ini panitia sedang mengumpulkan informasi (pulbaket) yang hanya untuk laporan manajemen, dengan mengklarifikasi dan mencari informasi atas dugaan kasus tersebut.

Sunaryo juga menegaskan, pihaknya mengoordinasikan pendataan tersebut dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Provinsi Riau. “Nanti hasil APIP akan terlihat seperti di sana dan ditambah dari data yang didapat, akan kita kumpulkan dan rangkum serta dilaporkan ke pimpinan,” jelasnya.

Dari informasi yang diperoleh Batamnews, dari sumber. Kasus dengan proposal fiktif ini bermula ketika dikatakan bahwa Pater seorang pegawai THL telah memalsukan tanda tangan Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Lamidi. Pater sendiri mengaku diperintahkan untuk menyandang nama Zr, yang menurut laporan Ar. “Zl atas perintah Ar, jabatan Kepala BPKAD dan ada sepengetahuan Kepala Anggaran,”

“Ditemukan tanda tangan Lamidi (Kepala BPKAD) yang sepertinya ditimpa dan aneh,” kata sumber itu. Usulan tersebut rupanya langsung masuk ke BPKAD tanpa seizin Kepala BPKAD Lamidi.

“Bu Peni, Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan (BPKAD) Kepulauan Riau, baru mengetahui ada usulan yang mencurigakan,” ujarnya.

“Kasusnya sudah ditangani inspektorat Pemprov. Saat dimintai keterangan, yang bersangkutan menjawab ada di lemari. Kunci lemari bilang Rm hilang. Akhirnya dibongkar tim inspektur. ., “katanya. asal. Juga dilaporkan bahwa Fr telah menulis surat pernyataan dengan inspektorat. “Saya tidak tahu apa isi suratnya. Yang jelas tentang 18 proposal yang disinyalir fiktif,” kata sumber itu.

Sekian berita hari ini dari https://www.sukabuminewsupdate.com/